Banjir besar yang merendam sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi sempat menciptakan situasi tak biasa di pagi hari: ratusan pengendara sepeda motor diarahkan polisi untuk melintas melalui jalan tol. Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat karena sejumlah akses jalan utama—yang biasanya menjadi rute harian warga menuju Jakarta—tidak dapat dilalui akibat genangan tinggi. Dalam kondisi seperti itu, polisi menerapkan diskresi demi menjaga keselamatan dan memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan, terutama bagi pekerja yang harus mencapai pusat aktivitas di ibu kota.
Peristiwa ini terjadi Rabu, 5 Maret 2025, ketika genangan banjir dilaporkan memutus atau melumpuhkan jalur arteri di sekitar Tambun Utara dan area sekitarnya. Di depan akses tol, tampak pengendara motor menumpuk karena bimbang mencari jalan alternatif. Situasi kian rumit karena sebagian rute alternatif juga terdampak banjir atau sudah padat oleh kendaraan yang berputar arah. Melihat kondisi itu, petugas kepolisian lalu mengambil keputusan cepat: membuka akses terbatas bagi motor agar dapat bergerak keluar dari area terdampak menuju arah Jakarta.
Diskresi kepolisian: keputusan darurat untuk kondisi luar biasa
Dalam keadaan normal, sepeda motor dilarang masuk jalan tol. Namun, kepolisian dapat menggunakan diskresi pada situasi tertentu ketika mempertimbangkan aspek keselamatan publik dan kondisi kedaruratan. Pada kejadian banjir Bekasi tersebut, polisi mengizinkan sekitar 400 sepeda motor melintas melalui Gerbang Tol (GT) Gabus Tambun Utara menuju arah Jakarta. Keputusan itu disebut dilakukan pada waktu terbatas dan dengan pengawasan petugas.
Kepala Induk PJR Cikampek, AKP Sandy Titah Nugraha, menjelaskan bahwa kebijakan itu diambil karena akses jalan terputus akibat banjir, sehingga pengendara membutuhkan jalur yang lebih aman untuk keluar dari lokasi terdampak. Petugas tidak hanya “membiarkan” motor masuk tol, tetapi juga melakukan pengaturan agar pergerakan rombongan tetap terkendali.
Di berbagai unggahan media sosial yang kemudian viral, terlihat ratusan motor berkumpul di depan gerbang tol. Polisi lalu memberi arahan langsung sebelum rombongan dilepas masuk. Kejadian viral ini juga diperkuat oleh pemberitaan media yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk diskresi, mengingat kondisi di lapangan benar-benar tidak memungkinkan kendaraan roda dua melintas lewat jalur biasa.
Prosedur pengamanan: motor melintas di bahu jalan dan dikawal
Karena tol dirancang untuk kendaraan berkecepatan tinggi, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. Selama pelaksanaan diskresi, pengendara motor diarahkan melintas di lajur bahu dan dikawal oleh petugas kepolisian lalu lintas. Pengawalan ini penting untuk mencegah motor bercampur dengan arus kendaraan cepat di lajur utama dan meminimalkan risiko kecelakaan.
Selain pengawalan, polisi juga menyampaikan imbauan keselamatan: pengendara harus menggunakan kelengkapan berkendara dengan benar dan waspada terhadap hembusan angin samping (side wind) yang dapat mengganggu kestabilan motor—risiko yang memang lebih terasa di jalan tol karena ruang terbuka dan kecepatan kendaraan lain.
Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa diskresi bukan berarti “bebas aturan”. Justru, dalam praktiknya, diskresi dijalankan dengan batasan ketat: rute tertentu, durasi tertentu, jumlah kendaraan yang terkontrol, serta pengaturan posisi berkendara agar rombongan motor tetap berada pada ruang yang relatif aman.
Dampak banjir terhadap mobilitas: rute terputus dan pekerja terancam terlambat
Bagi banyak warga Bekasi, perjalanan ke Jakarta adalah rutinitas harian. Ketika banjir menggenangi akses jalan, dampaknya cepat menjalar ke produktivitas: karyawan terlambat, logistik tersendat, layanan publik terganggu, bahkan kondisi darurat kesehatan bisa ikut terdampak ketika waktu tempuh membengkak.
CNN Indonesia menyoroti bahwa diskresi ini memungkinkan para pemotor yang akses normalnya putus tetap bisa melanjutkan perjalanan untuk bekerja ke Jakarta. Media tersebut juga mengingatkan bahwa secara umum ada aturan yang mengatur larangan motor masuk tol, dan kebijakan ini murni pengecualian pada kondisi khusus.
Pada sisi lain, keputusan mengizinkan motor masuk tol juga bisa dibaca sebagai indikator: ketika banjir mengunci jalur arteri, pilihan rute menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kepolisian berada pada posisi untuk memilih opsi yang paling kecil risikonya—dan di kasus ini, jalur tol yang relatif bebas genangan dianggap menjadi alternatif yang lebih aman dibanding memaksa pengendara bertahan di area banjir atau mencari jalan kecil yang belum tentu bisa dilalui.
Kenapa kebijakan ini menuai perhatian besar?
Ada dua alasan mengapa peristiwa ini langsung menjadi perhatian publik.
Pertama, karena “motor masuk tol” adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Selama bertahun-tahun, masyarakat memahami bahwa tol adalah wilayah eksklusif untuk kendaraan tertentu. Ketika aturan itu “dibuka” walau hanya sementara, publik langsung menilai ini sebagai kejadian luar biasa—dan wajar jika rekamannya cepat menyebar.
Kedua, karena keputusan ini mengandung dua kepentingan yang harus ditimbang bersamaan: kepatuhan aturan dan keselamatan/kemaslahatan publik. Kepolisian harus memastikan diskresi tidak menciptakan bahaya baru. Itulah sebabnya pengawalan, pembatasan waktu, serta penempatan motor di bahu jalan menjadi elemen krusial dalam pelaksanaannya.
Pelajaran dari kejadian ini: darurat membutuhkan skenario darurat
Peristiwa banjir Bekasi yang memicu diskresi motor masuk tol memberi pelajaran penting bagi pengelolaan kota-kota penyangga Jabodetabek. Banjir tidak hanya soal rumah terendam—tetapi juga soal konektivitas. Ketika akses utama lumpuh, warga kehilangan pilihan rute, dan risiko keselamatan meningkat karena kendaraan menumpuk di area genangan.
Di sisi manajemen lalu lintas, skenario darurat seperti ini membutuhkan kesiapan: rambu sementara, titik komando, komunikasi cepat antar instansi, dan saluran informasi real-time untuk warga. Jika diskresi harus dilakukan, prosedurnya perlu jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau ditiru tanpa pengawasan pada kesempatan lain.
Imbauan keselamatan untuk pengendara saat kondisi banjir
Kebijakan diskresi seperti ini pada dasarnya adalah opsi terakhir. Dalam kondisi banjir, pengendara—terutama roda dua—sebaiknya memprioritaskan keselamatan:
-
Hindari menerobos genangan yang kedalamannya tidak terukur. Motor mudah kehilangan keseimbangan, dan mesin bisa mati mendadak.
-
Pantau informasi resmi dari kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui jalur yang aman.
-
Jika diarahkan petugas, ikuti instruksi dengan disiplin: posisi berkendara, kecepatan, jarak aman, dan penggunaan helm.
-
Jangan meniru tindakan “motor masuk tol” tanpa arahan resmi, karena kebijakan ini bersifat situasional dan dilakukan dengan pengawalan.
Penutup
Pada akhirnya, izin melintas bagi kendaraan roda dua di jalan tol saat banjir parah adalah gambaran tentang situasi darurat yang memaksa keputusan tidak biasa. Dalam peristiwa Bekasi, polisi menerapkan diskresi untuk membantu warga keluar dari wilayah yang aksesnya terputus, sekaligus tetap mengutamakan keselamatan melalui pengawalan dan pembatasan rute.
Sponsor :